Tepi Barat – Pusat Informasi Israel untuk Hak Asasi Manusia B'Tselem, mengatakan: ''Seluruh aparatur pemerintah Israel berupaya mengusir penduduk Palestina yang berada di wilayah C, dengan dalih bahwa bangunan mereka ilegal''.
Dalam laporan yang diserahkan ke Knesset, Rabu (27/7) yang menjelaskan penghancuran rumah di lokasi C. Sejak enam bulan lalu, pemerintah Israel telah meratakan rumah penduduk Tepi Barat. Penghancuran tersebut lebih besar skalanya dari tahun lalu.
B'tselem mengumpulkan kegiatan penghancuran rumah setiap tahunnya kecuali tahun 2013 dimana siklusnya sedikit lebih banyak, yaitu mencapai 175 rumah
.
Sejak awal tahun hingga akhir juni lalu, Lembaga Administras Sipil Israel meratakan 168 rumah, yang mengakibakan 740 orang kehilangan tempat tinggal. Mereka telah membumi ratakan rumah penduduk lebih dari sekali. Bahkan sepanjang 2015 , mereka menghancurkan 125 unit rumah dan mengakibatkan 496 orang kehilangan tempat tinggal.
Menurut data HAM Israel sejak 2006 hingga tanggal 30/6/2016 Israel telah meratakan tidak kurang dari 11321 rumah warga Palesina di Tepi Barat serta mengakibatkan 19925 rakyat kehilangan tempat tinggal.
Data tersebut hanya mengumpulkan rumah penduduk yang tidak memiliki izin pembangunan, dan tidak mencakup hukuman kolektif yang diberlakukan Israel terhadap keluarga tersangka kasus operasi penyerangan.
Selain perumahan pemerintah Israel juga menghancurkan gedung yang digunakan untuk mencari nafkah. Hal ini semakin menambah kesulitan ekonomi warga.
Israel memberikan kenyataan pahit terhadap rakyat Palestina dengan menghancurkan rumah-rumah mereka, serta berulang kali melakukan ancaman, dan berbagia pelanggaran Hak Asasi Manusia lainnya.
Politik seperti ini telah dilakukan Israel secara sistematis selama bertahun-tahun dan merupakan pelanggaran undang-undang internasional terhadap Hak Asasi Manusia.
Serta disebutkan bahwa penghancuran besar-besar terhadap rumah penduduk adalah bagian strategi politik di lokasi C yang mencakup 60% wilayah Tepi Barat.
Lokasi tersebut menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan Israel dengan menguasai hasil bumi serta perluasan pemukiman.
Dalam hal ini pemerintah Israel mengusir sejumlah besar penduduk Palestina yang tinggal di lokasi C dengan tuduhan bahwa bangunan mereka tidak memiliki izin. Namun pada hakikatnya Israel tidak mengizinkan pembangunan resmi yang sesuai dengan hukum.
Pemisahan lokasi C dari wilayah pemerintah Palestina adalah adalah dibuat-buat dan tidak sesuai dengan peta geografis Palestina itu sendiri.
Dalam laporan yang diserahkan ke Knesset, Rabu (27/7) yang menjelaskan penghancuran rumah di lokasi C. Sejak enam bulan lalu, pemerintah Israel telah meratakan rumah penduduk Tepi Barat. Penghancuran tersebut lebih besar skalanya dari tahun lalu.
B'tselem mengumpulkan kegiatan penghancuran rumah setiap tahunnya kecuali tahun 2013 dimana siklusnya sedikit lebih banyak, yaitu mencapai 175 rumah
.
 |
| seorang warga sedih rumahnya dihancurkan |
Menurut data HAM Israel sejak 2006 hingga tanggal 30/6/2016 Israel telah meratakan tidak kurang dari 11321 rumah warga Palesina di Tepi Barat serta mengakibatkan 19925 rakyat kehilangan tempat tinggal.
Data tersebut hanya mengumpulkan rumah penduduk yang tidak memiliki izin pembangunan, dan tidak mencakup hukuman kolektif yang diberlakukan Israel terhadap keluarga tersangka kasus operasi penyerangan.
Selain perumahan pemerintah Israel juga menghancurkan gedung yang digunakan untuk mencari nafkah. Hal ini semakin menambah kesulitan ekonomi warga.
Israel memberikan kenyataan pahit terhadap rakyat Palestina dengan menghancurkan rumah-rumah mereka, serta berulang kali melakukan ancaman, dan berbagia pelanggaran Hak Asasi Manusia lainnya.
Politik seperti ini telah dilakukan Israel secara sistematis selama bertahun-tahun dan merupakan pelanggaran undang-undang internasional terhadap Hak Asasi Manusia.
Serta disebutkan bahwa penghancuran besar-besar terhadap rumah penduduk adalah bagian strategi politik di lokasi C yang mencakup 60% wilayah Tepi Barat.
Lokasi tersebut menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan Israel dengan menguasai hasil bumi serta perluasan pemukiman.
Dalam hal ini pemerintah Israel mengusir sejumlah besar penduduk Palestina yang tinggal di lokasi C dengan tuduhan bahwa bangunan mereka tidak memiliki izin. Namun pada hakikatnya Israel tidak mengizinkan pembangunan resmi yang sesuai dengan hukum.
Pemisahan lokasi C dari wilayah pemerintah Palestina adalah adalah dibuat-buat dan tidak sesuai dengan peta geografis Palestina itu sendiri.
source: suarapalestina
Tidak ada komentar: