Pedoman Panitia Penyembelihan Hewan Qurban

Pertanyaan :

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Mohon maaf ustadz, saya kebetulan dipilih menjadi ketua panitia penyembelihan hewan qurban di kantor. Dalam beberapa rapat, di tengah teman-teman panitia seringkali muncul perbedaan pendapat yang terkait dengan beberapa hal, baik yang boleh dan tidak boleh.

Akhirnya kami sepakat untuk mengumpulkan bahan-bahan yang kami perselisihkan dan kami tanyakan kepada ustadz yang kami sepakati sebagai narasumber. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang terkumpul, mohon dijawab.

Adakah Kepanitaan Penyembelihan Hewan Qurban di Masa Rasulullah SAW?Apakah Kedudukan Panitia Bisa Disamakan Dengan Amil ZakatBolehkah Panitia Diberi Honor Atau Upah?Kalau Boleh Diberi Upah, Dari Masa Sumber Uangnya?Sumber Keuangan Panitia Yang DiharamkanMengapa Panitia Diharamkan Menjual Daging Hewan Qurban dan Bagian Tubuhnya?Apakah Panitia Termasuk Pemilik Hewan Qurban?

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan katsira.

Wassalam

Jawaban :

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pertanyaan-pertanyaan di atas memang cukup penting menarik untuk dibahas. Dan harus diakui bahwa seringkali pertanyaan di atas diperdebatkan, khususnya oleh para panitia penyembelihan hewan qurban.
Pedoman Panitia Penyembelihan Hewan Qurban

Dan kalau diperhatikan, memang dii tengah masyarakat luas seringkali kita temukan pamahaman yang kurang tepat sehingga perlu untuk diluruskan.

1. Adakah Kepanitiaan Penyembelihan Hewan Qurban di Masa Rasulullah Shallallahu alahi wasallam?

Kalau kita merujuk ke masa Rasulullah Shallallahu alahi wasallam, sebenarnya kita tidak akan menemukan wujud kepanitiaan qurban seperti yang kita kenal di masa kita sekarang ini. Dan di masa itu jelas tidak akan kita temukan spanduk-spanduk qurban yang bertebaran di pojok-pojok jalanan seperti yang kita lihat sekarang.

Maka kedudukan kepanitiaan ini pada dasarnya tidak punya landasan masyru'iyah khusus. Baik Al-Quran maupun Sunnah, keduanya sama-sama tidak menyebut-nyebut landasaran masyru'iyah kepanitiaan ini.

Lantas kalau begitu, apakah kepanitiaan ini menjadi haram atau bid'ah?

Tentu jawabnya tidak juga. Tidak mentang-mentang di masa Nabi Shallallahu alahi wasallam sesuatu itu belum ada wujudnya, lantas kita bisa seenaknya menjatuhkan vonis bid'ah. Kalau memang begitu logikanya, maka keberadaan takmir masjid pun bid'ah juga. Bukankah di masa Nabi Shallallahu alahi wasallam tidak kita temukan lembaga yang namanya takmir masjid atau Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) ?

Jadi meski tidak ada rujukan resmi, namun keberadaan panitia penyembelihan hewan qurban ini jelas-jelas sangat diperlukan, karena sifatnya membantu orang-orang agar dapat melaksanakan penyembelihan hewan qurban.

2. Kedudukan Panitia Sangat Berbeda Dengan Amil Zakat

Salah satu kesalahan fatal yang terlanjur beredar secara liar di tengah masyarakat adalah menyamakan status dan kedudukan serta fungsi panitia penyembelihan hewan qurban dengan kedudukan amil zakat. Dan tugas kita adalah meluruskan kekeliruan pemahaman ini.

Jelas sekali bahwa panitia qurban itu tidak sama dengan amil zakat. Kita menemukan banyak point perbedaan antara keduanya, sebagiannya adalah :

a. Amil Zakat Sudah Ada di Masa Nabi

Di masa Nabi Shallallahu alahi wasallam, justru kepanitiaan zakat sudah ada dan memang diangkat secara resmi oleh Rasulullah Shallallahu alahi wasallam sendiri. Bahkan jenisnya bukan sekedar kepanitiaan yang bersifat insidentil, melainkan bisa dikatakan sebuah instutusi atau lembaga resmi negara.

Sementara kita tidak menemukan dalil baik dalam Quran atau Sunnah yang memerintahkan secara langsung pembentukan panitia. Walaupun hukumnya boleh, tetapi kita tidak menemukan dasar masyru'iyahnya di masa lalu.

Karena itu, dalam kebanyakan kitab fiqih, kita nyaris tidak pernah menemukan bab yang secara khusus membahas tentang tugas dan wewenang panitia penyembelihan hewan qurban.

b. Amil Zakat Berhak Memungut

Rasulullah Shallallahu alahi wasallam secara resmi mengangkat dan menugaskan para petugas resmi negara sebagai pemungut zakat. Mereka diberi kewenangan untuk menarik harta zakat dari para wajib zakat. Pihak-pihak yang membangkang dan menolak bayar zakat bisa dihukum dan hartanya boleh dirampas oleh petugas zakat resmi negara.

Sementara, panitia penyembelihan hewan qurban tidak bisa memungut atau memaksa orang untuk berqurban. Sebab secara hukum, kepanitiaan tidak punya dasar konstitusi yang jelas. Oleh karena itu tentu juga tidak punya kekuatan hukum untuk memaksa.

Lagian, menyembelih hewan qurban itu hukumnya bukan kewajiban, tetapi sunnah. Kecuali mazhab Al-Hanafiyah yang mewajibkan, seluruh ulama (jumhur) sepakat bahwa hukumnya bukan wajib tetapi sunnah dengan segala variannya.

c. Amil Zakat Diberi Hak Untuk mengutip Secara Syariah

Dan yang paling membedakan antara amil zakat dengan panitia penyembelihan hewan qurban adalah dalam masalah hak-hak yang dibenarkan. Dalam hukum syariah, para petugas zakat memang secara resmi dan sah telah diberikan hak untuk mendapatkan fee, upah atau gaji tetap, yang sumbernya diambil dari harta zakat yang terkumpul.

Al-Quran secara resmi menyebutkan dan menjamin bahwa para petugas zakat ini termasuk salah satu dari delapan asnaf. Dan para ulama menyebutkan, hak yang boleh menjadi jatah buat amil zakat adalah 1/8 bagian dari total harta zakat. Dan angka 1/8 bagian ini cukup besar, karena setara dengan 12,5 persen. Bila harta zakat yang terkumpul 8 milyar, maka jatah buat amil 1 milyar.

Namun sangat jauh berbeda hak-hak amil zakat dengan panitia qurban. Di dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan masalah kepanitiaan penyembelihan hewan qurban. Dan tentunya juga tidak ada 'jatah' khusus yang menjadi hak para anggota panitia.

Namun ada riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu alahi wasallam pernah meminta tolong kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahuanhu dan beberapa shahabat untuk membantu menyembelihkan hewan qurban. Kalau hal ini mau dianggap sebagai dasar dari kepanitiaan, silahkan saja.

Namun harus dicatat bahwa sebagai 'panitia', ternyata Ali bin Abi Thalib dan para shahabat yang lain tidak pernah diberi 'jatah' atau uang jasa atas pekerjaannya menjadi panitia. Yang ada justru sebalinya, mereka malah nombok karena harus merogoh isi kantung sendiri guna membayar para jagal.

أَمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لاَ أُعْطِىَ الْجَزَّارَ مِنْهَا قَالَ : نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا
Rasulullah Shallallahu alahi wasallam memerintahkanku untuk mengurusi unta-unta qurban beliau. Aku mensedekahkan daging, kulit, dan jilalnya (kulit yang ditaruh pada punggung unta untuk melindungi dari dingin). Aku tidak memberi sesuatu pun dari hasil sembelihan qurban kepada tukang jagal. Beliau bersabda, “Kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri”. (HR. Muslim)

Justru panitia qurban diharamkan mengutip, memotong atau mengambil 'fee', kalau sumbernya berasal dari tubuh hewan yang telah dijadikan sembelihan qurban.

3. Bolehkah Panitia Diberi Honor Atau Upah?

Sejak awal harus ditegaskan, kenapa seseorang merasa ingin menjadi bagian dari panitia penyembelihan hewan qurban? Dan kenapa kepanitiaan itu harus dibentuk? Apa yang menjadi dasar motivasinya? Apakah semata-mata ikhlas ingin membantu tanpa mengharapkan pamrih, ataukah memang mengharapkan dapat bagian?

Kedua motivasi itu pada dasarnya sah-sah saja. Orang yang jadi panitia dan sama sekali tidak mengharapkan upah atau bagian apapun, tentu akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Karena walau pun dia tidak menjalankan ibadah penyembelihan hewan qurban, namun karena ikut membantu pihak yang menyembelih, tentu akan kebagian pahalanya juga, meski nilainya tentu tidak sebesar pemilik hewan.

Dan mereka yang jadi panitia dengan berharap agar dapat upah, pada dasarnya tidak bisa disalahkan juga. Sebab dia tentu sudah mengeluarkan banyak tenaga, pikiran, dan waktu, demi suksesnya kegiatan. Kalau untuk semua hal yang dilakukan itu dia berharap dapat upah, tentu kita tidak bisa menafikan.

Sebab para muadzdzin, para imam shalat lima waktu di masjid dan juga para guru mengaji, semua berhak mendapatkan upah dan gaji, walaupun apa yang mereka lakukan itu pada hakikatnya adalah ibadah. Namun kalau mereka mendapatkan imbalan atas jasa dan waktunya, syariat Islam tidak melarangnya. Bahkan jasa mengajarkan Al-Quran bisa dijadikan sebagai mahar atau maskawin.

4. Kalau Boleh Diberi Upah, Dari Masa Sumber Uangnya?

Upah buat panitia itu boleh, wajar dan manusiawi. Tetapi yang harus dicatat adalah dari masa sumber uangnya?

Jawabnya bahwa sumber uang buat upah itu boleh dari mana saja asalkan halal dan asalkan tidak diambil dari daging atau bagian tubuh hewan qurban. Sebab kalau sumbernya dari hewan, maka hukumnya haram.

5. Sumber Keuangan Panitia Yang Diharamkan

Kesalahan paling fatal yang selama ini dilakukan oleh banyak kepanitiaan adalah bahwa upah dan honornya diambilkan dari daging atau bagian tubuh hewan itu. Ada dua macam cara keliru yang terlanjur dilakukan.

a. Melebihkan Jatah Buat Panitia

Panitia diberi jatah khusus yang lebih banyak dari pada jatah buat orang-orang. Misalnya, jatah buat masyarakat satu kantung 0,5 Kg, sedangkan jatah buat panitia sebanyak 2 Kg atau empat kali lipat jatah masyarakat umum. Maka kelebihan jatah yang 1,5 Kg itu pada hakikatnya adalah upah.

Dan jatah buat panitia 2 Kg daging ini kalau dijadikan sebagai akad sejak awal, tentu hukumnya menjadi haram.

b. Menjual Bagian Tubuh dan Uangnya Dibagikan Untuk Panitia

Cara kedua adalah dengan cara menjual kepala, kaki dan kulit hewan kepada pihak lain. Biasanya para jagal dan makelarnya memang datang untuk membelinya. Lalu semua itu dijual dan uangnya dibagi-bagi sebagai upah panitia. Alasannya, dari pada kepala, kulit dan kaki itu dibuang, mending dijual dan uangnya buat honor dan upah panitia.

Cara ini pun pada dasarnya sama, yaitu menjual daging dan bagian tubuh hewan qurban, padahal pemiliknya sudah mempersembahkannya kepada Allah. Dan tentu saja hukumnya menjadi haram dari dua sisi. Pertama, haram karena menjual apa yang sudah jadi milik Allah. Kedua, haram karena menjual barang yang bukan miliknya.

6. Mengapa Diharamkan Menjual?

Lalu mengapa diharamkan buat panitia atau jagal mendapat upah dari daging atau bagian tubuh hewan?

Jawabnya adalah karena pada hakikatnya hewan yang telah diqurbankan itu sudah bukan lagi milik siapa pun, tetapi sudah menjadi milik Allah Shallallahu alahi wasallam. Orang yang berqurban, ketika dia menyembelih sudah berikrar dan mempersembahkan hewan itu kepada Allah Shallallahu alahi wasallam. Maka status daging dan seluruh bagian tubuh lainnya sudah bukan lagi miliknya, tetapi menjadi milik Allah. Dan kalau sudah menjadi milik Allah, tidak boleh lagi diperjual-belikan atau dijadikan upah pembayaran.

Sebagai perbandingan, hewan qurban ini mirip dengan sebidang tanah yang diwakafkan dan bersertifikat. Dengan status wakaf itu, maka tanah itu sudah bukan lagi milik orang yang berwakaf, tetapi sudah menjadi milik Allah. Maka haram hukumnya menjual tanah wakaf. Baik pemilik tanah aslinya sebagai orang yang berwakaf (waqif), ataupun pengelola tanah wakaf (nadzir), keduanya sama-sama diharamkan memperjual-belikan tanah wakaf.

Demikian juga dengan panitia penyembelihan hewan qurban, mereka diharamkan menjual daging dan bagian-bagian tubuh hewan qurban, dan juga haram mengambil uangnya sebagai upah atau jasa.

Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa panitia jelas-jelas diharamkan menerima honor yang diambilkan dari bagian tubuh hewan. Kalau pun panitia harus diberi honor dan uang lelah, sumbernya tidak boleh dari bagian tubuh hewan yang sudah disembelih. Sumber dananya bisa diambilkan dari pemilik hewan di luar harga hewan, atau dari keuntungan panitia berjualan hewan, atau dari uang kas panitia lainnya.

Kalau panitia tidak boleh menerima upah yang sumbernya dari hewan qurban, apakah dengan demikian maka panitia diharamkan ikut makan daging yang telah disembelih?

Jawabnya tidak haram. Panitia tentu saja dibolehkan ikut makan dan menikmati daging hewan. Syaratnya, apa yang dimakan oleh para panitia itu bukan sebagai upah atau honor. Jadi panitia boleh ikut makan, selama judulnya bukan upah atau honor.

Kalau orang lain yang tidak ikut kerja boleh makan, masak panitia malah tidak boleh ikut makan? Bahkan orang kafir sekalipun dibolehkan ikut menikmati daging hewan qurban, masak panita yang justru beragama Islam malah haram memakannya?

Tentu tidak demikian cara kita memahaminya. Yang benar adalah bahwa siapa saja, termasuk yang jadi panitia, boleh ikut makan daging hewan qurban. Tidak peduli, apakah dia muslim atau bukan, panitia atau bukan, semua orang boleh ikut menikmati dagingnya.

Yang tidak boleh adalah menjadikan daging atau bagian tubuh hewan itu sebagai honor, alat pembayaran, upah, atau fee atas jasa-jasa penyembelihan dan sejenisnya.

Lalu apakah panitia tidak boleh menerima sekedar uang lelah atau honor?

Jawabnya panitia justru harus diberi uang lelah dan honor. Sebab panitia itu memang sudah menghabiskan waktu dan tenaga, maka wajar kalau mereka diberi upah secara profesional.

7. Panitia Bukan Pemilik Hewan Qurban

Kadang ada saja orang yang bikin-bikin alasan yang tidak benar. Misalnya, hewan-hewan itu sudah jadi 'milik' panitia, dan pemilik aslinya, yaitu orang yang berqurban, sejak awal sudah menyerahkan hewan-hewan itu kepada panitia. Maka status hewan-hewan itu sudah menjadi hak milik panitia. Dan sebagai pemilik yang sah, panitia dianggap berhak untuk menjualnya.

Tentu saja logika ini sangat keliru dan ngawur. Tidak benar kalau dibilang bahwa panitia adalah pemilik hewan qurban. Sebab pemilik yang asli tidak pernah menyerahkan hewan itu sebagai hadiah atau pemberian cuma-cuma. Pemiliknya menyerahkan hewan kepada panita sebagai 'amanat' alias titipan. Dan sebagai pihak yang diberikan titipan, tentu tidak tiba-tiba menjadi pemilik.

Ibaratnya, kita memarkir kendaraan di tempat parkir valet. Meski kita serahkan kunci mobil kepada petugasnya, namun tidak berarti kita memberinya hadiah mobil. Petugas itu cuma diberi amanah untuk memarkirkan mobil kita di tempatnya. Itu saja dan tidak lebih. Petugas valet parking itu tidak pernah tiba-tiba berubah menjadi pemilik mobil titipan. Oleh karena itu dia tidak boleh menjual mobil itu kepada pihak lain, dan juga tidak boleh mempreteli onderdil seenaknya.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ahmad Sarwat, Lc., MA

Tidak ada komentar: