Bupati Pasaman Barat Syahiran mengaku budaya setor menyetor ilegal antara petugas di nagari dengan masyarakat masih ada. "Iya masalah itu menjadi priotias untuk dibenahi," kata Syahiran
Meski demikian Syahiran belum bisa membutikan oknum petugas di jorong dan nagari yang sering melakukan pungutan liar untuk pengurusan adminitrasi surat, KK dan sebagainya
Bupati mengatakan, pihaknya sudah mengumpulkan seluruh wali nagari dan mengimbau mereka tidak melakukan pungutan liar (pungli) . "Makanya kasih kita waktu untuk melakukan perbaikan yang optimal dan kita akan all out," ujarnya.
Syahiran mengatakan, jika setelah imbauan masih ada petugas di nagari ataupun di jorong yang melakukan pungutan liar maka tidak segan untuk memecat wali nagari dan kepala jorongnya. "Kita sudah sampaikan, kalau masih ada permainan kita tidak tolerir," kata
Bupati Pasaman Barat, H. Syahiran meminta pengurusan administrasi di nagari bagi masyarakat yang kurang mampu digratiskan Karena sudah memiliki anggaran yang cukup besar. Jadi, katanya, Tidak alasan dipungut biaya sepesertpun baik itu pengurusan surat kemiskinan, surat pindah ataupun pengurusan administrasi lainnya yang ada pada tingkat Pemerintahan Nagari.
"Anggaran masing-masing nagari di Pasaman Barat luar biasa besarnya. Empat hingga lima milyar. Kita harap, pelayanan penduduk di kantor walinagari bisa gratis," kata Bupati Syahiran, pada Rakor Walinagari dan Kepala Jorong se-Pasaman Barat di Balerong Pusako Anak Nagari, Pasaman Baru.
Katanya, dengan penggratisan tersebut akan sangat membantu masyarakat nagari, terutama dari keluarga kurang mampu. Sehingga, dengan demikian pula, akan semakin menggenjot kepatuhan masyarakat dalam mengurus administrasi warga untuk kepemerintahan. Bupati juga menghimbau mayarakat untuk selalu mengawasi kerja para Wali Nagari dan Kepala Jorong.
Jika ada di antara yang menyimpang dari tanggung jawab yang telah di amanahkan terutama menyangkut kebutuhan hidup masyarakat, seperti pemberian raskin agar dilaporkan. "Laporkan kepada kami, kita akan berhentikan Wali Nagari dan Kepala jorong yang terlibat dengan skandal seperti itu," ujar Syahiran. Sebab kata Bupati, Walinagari harus bisa menjadi pengambil keputusan yang baik dan tersistem dengan peraturan serta kebijakan pimpinan.
Hal ini sangatlah penting karena Ia menginginkan 19 wali nagari dapat mengemban amanah dari rakyat untuk benarbenar membangun daerahnya masing-masing. Wali Nagari Kepala Jorong diminta untuk melakukan percepatan pembangunan di nagarinya. Karena ini merupakan momen yang penting dengan dana yang sebesar itu seorang Wali Nagari dan Kepala Jorong dapat berbuat banyak dan terbaik bagi masyarakat di nagarinya masing-masing.
Sementara itu Kepala bagian Pemerintahan Nagari, Yonisal mengatakan, akan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Nagari dalam menjalankan tugas pemerintahan terutama dalam percepatan pembangunan untuk masyarakatan dan pelayanan publik maksimal Pemerintahan Nagari.
Hal itu agar lebih terarah dan selaras dengan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah Kabupaten. "Dengan adanya dana yang cukup besar ini mari kita selenggarakan dengan cara yang tepat dan taat aturan, jangan sampai nanti kita terjebak pada penyimpangan yang menjadi temuan BPK," ujarnya.
Ketua LSM Lembaga Pengawas Pelaksanaan Pemerintah Daerah Republik Indonesia (LP3DRI) mengatakan Kita Apresiasi Pemerintah Daerah Pasbar Dengan adanya perhatian Bupati Pasaman Barat Terhadap Segala pelayanan di Pemerintahan Nagari terhadap Orang Miskin, yang menggratiskan Biaya Administrasi Di Seluruh Nagari Di Pasbar, Masyarakat menyambut Gembira punya Bupati Yang berpihak ke masyarakat Bawah. Ujar Ketua LSM LP3DRI. (Burhan Sikumbang/minangkabaunews)
Meski demikian Syahiran belum bisa membutikan oknum petugas di jorong dan nagari yang sering melakukan pungutan liar untuk pengurusan adminitrasi surat, KK dan sebagainyaBupati mengatakan, pihaknya sudah mengumpulkan seluruh wali nagari dan mengimbau mereka tidak melakukan pungutan liar (pungli) . "Makanya kasih kita waktu untuk melakukan perbaikan yang optimal dan kita akan all out," ujarnya.
Syahiran mengatakan, jika setelah imbauan masih ada petugas di nagari ataupun di jorong yang melakukan pungutan liar maka tidak segan untuk memecat wali nagari dan kepala jorongnya. "Kita sudah sampaikan, kalau masih ada permainan kita tidak tolerir," kata
Bupati Pasaman Barat, H. Syahiran meminta pengurusan administrasi di nagari bagi masyarakat yang kurang mampu digratiskan Karena sudah memiliki anggaran yang cukup besar. Jadi, katanya, Tidak alasan dipungut biaya sepesertpun baik itu pengurusan surat kemiskinan, surat pindah ataupun pengurusan administrasi lainnya yang ada pada tingkat Pemerintahan Nagari.
"Anggaran masing-masing nagari di Pasaman Barat luar biasa besarnya. Empat hingga lima milyar. Kita harap, pelayanan penduduk di kantor walinagari bisa gratis," kata Bupati Syahiran, pada Rakor Walinagari dan Kepala Jorong se-Pasaman Barat di Balerong Pusako Anak Nagari, Pasaman Baru.
Katanya, dengan penggratisan tersebut akan sangat membantu masyarakat nagari, terutama dari keluarga kurang mampu. Sehingga, dengan demikian pula, akan semakin menggenjot kepatuhan masyarakat dalam mengurus administrasi warga untuk kepemerintahan. Bupati juga menghimbau mayarakat untuk selalu mengawasi kerja para Wali Nagari dan Kepala Jorong.
Jika ada di antara yang menyimpang dari tanggung jawab yang telah di amanahkan terutama menyangkut kebutuhan hidup masyarakat, seperti pemberian raskin agar dilaporkan. "Laporkan kepada kami, kita akan berhentikan Wali Nagari dan Kepala jorong yang terlibat dengan skandal seperti itu," ujar Syahiran. Sebab kata Bupati, Walinagari harus bisa menjadi pengambil keputusan yang baik dan tersistem dengan peraturan serta kebijakan pimpinan.
Hal ini sangatlah penting karena Ia menginginkan 19 wali nagari dapat mengemban amanah dari rakyat untuk benarbenar membangun daerahnya masing-masing. Wali Nagari Kepala Jorong diminta untuk melakukan percepatan pembangunan di nagarinya. Karena ini merupakan momen yang penting dengan dana yang sebesar itu seorang Wali Nagari dan Kepala Jorong dapat berbuat banyak dan terbaik bagi masyarakat di nagarinya masing-masing.
Sementara itu Kepala bagian Pemerintahan Nagari, Yonisal mengatakan, akan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Nagari dalam menjalankan tugas pemerintahan terutama dalam percepatan pembangunan untuk masyarakatan dan pelayanan publik maksimal Pemerintahan Nagari.
Hal itu agar lebih terarah dan selaras dengan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah Kabupaten. "Dengan adanya dana yang cukup besar ini mari kita selenggarakan dengan cara yang tepat dan taat aturan, jangan sampai nanti kita terjebak pada penyimpangan yang menjadi temuan BPK," ujarnya.
Ketua LSM Lembaga Pengawas Pelaksanaan Pemerintah Daerah Republik Indonesia (LP3DRI) mengatakan Kita Apresiasi Pemerintah Daerah Pasbar Dengan adanya perhatian Bupati Pasaman Barat Terhadap Segala pelayanan di Pemerintahan Nagari terhadap Orang Miskin, yang menggratiskan Biaya Administrasi Di Seluruh Nagari Di Pasbar, Masyarakat menyambut Gembira punya Bupati Yang berpihak ke masyarakat Bawah. Ujar Ketua LSM LP3DRI. (Burhan Sikumbang/minangkabaunews)
Tidak ada komentar: