PERINGATAN! WASPADA! HARAP SEBARKAN! UNTUK KESELAMATAN INDONESIA

kekuatan Neo Komunis RRC

Jika kekuatan Neo Komunis RRC itu jadi SEMAKIN resmi masuk RI, maka AGAMA dan ETNIS YANG MANA PUN akan dipinggirkan, bahkan dapat ditiadakan.

Dulu di masa Orde Lama khususnya masa-masa akhir Sukarno, saat Sukarno ingin menyerbu Malaysia dan Singapura, maka dia dkk. menyatukan PNI - NU - PKI dalam koalisi Nasionalisme - Agama - Komunisme (NASAKOM).

Ingin membentuk Angkatan (perang) Kelima dari rakyat sipil, yang persenjataannya akan didatangkan dari RRC.

Nasakom, musuh besar MASYUMI, Majelis Syuro Muslimiin Indonesia yang pada intinya adalah Muhammadiyah (1912), Al Irsyaad (1914), Persis (1923), dkk., tiga Ormas Islaam yang lebih tua daripada RI, dan tentu lebih tua daripada NU (1926).

Masyumi adalah pemenang kedua Pemilu 1955 dengan kalah suara yang amat tipis daripada PNI.

Namun jauh di atas perolehan suara NU dan PKI.

Masyumi itu juga amat anti terhadap Atheisme, Marxisme, Komunisme.

Bahkan Masyumi jelas anti Klenik, Syirk, Sihir, Takhayyul, Bid'ah, Khurofat, Sufi, Abangan, Sinkretisme, Pluralisme, Liberalisme, dst.

Sesuai ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa murni - atau Tawhiid - yang adalah juga ajaran 124.000 nabi sejak awal jaman.

Hingga Masyumi dan sekutunya, bahkan penerusnya, pengikutnya, dan yang sehaluan, seringkali dimaki sebagai:

Kadrun (Kadal Gurun), Wahabi, Agama Arab, Garis Keras, Ekstrimis, Fundamentalis, Radikal, dll.

Dan Masyumi jadi target utama PKI.

Lalu Nasakom bersama-sama mempersekusi Masyumi.

Hingga Buya DR. Muhammad Natsir sang ulama internasional dan Perdana Menteri yang menyatukan RI menjadi NKRI melalui Mosi Integral M. Natsir - dan kader Persis - dipenjarakan rezim Sukarno.

Beliau dipenjarakan bersama Buya DR. HAMKA sang ulama internasional kader Muhammadiyah, juga K. H. Isa Anshari, dkk.

Lalu PKI memberontak lagi di tahun 1965 (sebelumnya: 1948).

Dan PKI malahan mengkhianati kawan sekutunya di Nasakom, yakni: NU.

PKI membunuhi kyai dan santri NU, kawannya sendiri!

Kemudian barulah NU sadar, dan ikut bergabung melawan PKI.

Lalu PKI, Marxisme, Komunisme, Leninisme, dilarang.

Orde Lama tumbang.

Orde Baru naik.

Buya M. Natsir membentuk DDII (1967), Buya HAMKA menjadi Ketum MUI dan membentuk perguruan Al Azhar Kebayoran Baru.

Massa dari PNI menjadi PDI (plus beberapa unsur lain macam Partai Katolik, Partai Kristen, Murba, IPKI, dst.).

Lalu PDI pun berubah nama menjadi PDIP.

Anak-anak PKI jelas diakui mereka - PDIP - sendiri, ada di dalam PDIP.

Dan jamak diketahui, yang sebagian lainnya diasuh NU.

Sebagian kyai NU sendiri yakin, bahaya laten PKI ini masih ada di dalam NU.

KH Muhyidiin Abdush Shomaad, dari NU Jatim, contohnya, tegas menuding ini.

Di antara yang disebut namanya sebagai kader laten PKI di dalam NU, adalah Imam Aziz PBNU. Dia juga orang dekat Said Aqil Siradj, Ketum PBNU kontroversial itu.

Tudingan kyai NU bahwa di NU ada bahaya laten PKI:

https://www.nahimunkar.org/sejak-2010-pbnu-dinilai-ada-pembela-pki-tulen-kini-oknum-itu-menolak-diputarnya-film-kekejaman-g-30s-pki/?fbclid=IwAR1cHDFrxo8Fm0jsdyPRGo8MoiJqNkasGpUbnWMzmOlZz25rs1mDvbLv0rY

https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2010/04/28/43282/kiai-muhyiddin-nu-dalam-ancaman-besar.html?fbclid=IwAR1nn8lLx-QdzK_0JvPVH7P-lBaRJkrqyRpUFt9_0545_aoiXp2Zi5X1-Mg

Imam Aziz pernah meminta agar MUI direformasi, setelah MUI menyatakan bahwa A Hok menista agama!

https://www.cnnindonesia.com/kursipanasdki1/20161121134033-516-174103/fatwa-ahok-picu-masalah-ketua-pbnu-minta-mui-direformasi

Lalu, selain bahaya laten Neo Komunis, maka di PDIP dan koalisinya, bahkan jelas ada:

Syi'ah, Ahmadiyah, kaum ekstrimis anti Islaam, Sekuleris, Pluralis, Liberalis, Abangan, Kejawen, pro Kapitalis, pro Yahudi Zionis, pihak-pihak di belakang pemurtadan Muslimiin, jaringan Koruptor terparah-terbesar di masa Reformasi, dll.

Maka, dengan asumsi ini, mereka kini ada, wajarnya, di berbagai partai afiliasinya.

Dan tentu saja, mereka kini di rezim. Dan di parlemen.

DAN KINI ADA USAHA MEMBUAT PEDOMAN BARU SOAL PANCASILA YANG ISINYA DITENGARAI MERENDAHKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA juga menghapuskan sejarah Komunisme dan PKI dsb.

Padahal di pasal 28 ayat 1 UUD 1945, dasar negara RI adalah:

Ketuhanan Yang Maha Esa!

Dan padahal PKI, Komunisme, Marxisme, Leninisme, dilarang Tap MPRS!

Paham

✔️ JaPRI (Jaringan Pembela Risalah Islaam) dan PAGI (Perkumpulan Administrator Grup Islaaam)

Lihat:

Bahaya, Ada Misi Orde Lama di RUU Ideologi Pancasila

3 Mei 2020 fnn

By M. Rizal Fadillah

Jakarta FNN – Ahad (03/05). Tidak lama lagi akan ada pembahasan di DPR RI mengenai draft Rncanagan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila. Disebut saja RUU HIP.

Tentu saja bukan HIV sebagai virus yang juga berbahaya itu. Meski demikian, nampaknya ada virus juga yang berusaha masuk ke dalam dan menentukan RUU GIP, yaitu Virus Orde Lama (Orla).

Ada misi dan narasi yang memang nyata-nyata mau diseludupkan ke dalam draft RUU HIP tersebut. Untuk itu, RUU HIP ini merlu mendapat perhatian, kewaspadaan pengawalan ketat dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia.

Jangan sampai Pancasila justru diperalat dan dijadikan tunggangan untuk ideologi lain, termasuk ideologi Sosialis dan Komunis.

Pertama, janggal karena dalam draft RUU HIP yang memfokuskan pada ideologi Pancasila.

Namun di dalam konsiderans RUU HIP ini, sama sekali tidak memasukkan Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI, Organisasi Terlarang, dan Larangan Menyebarkan dan Mengembangkan Faham Komunisme, Marxisme-Leninisme. Ini berbahaya.

Persoalan Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 menjadi penting bagi semua anak bangsa. Tidak bisa dihapus atau ditiadakan begitu saja.

Upaya penghapusan atau meniadakan Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 dari konsiderans draft RUU HIP justru menimbulkan kecurigaan. Patut diduga, akan misi-misi khsus yang mau diperjuangkan secara terselubung.

Kedua, dubious kata “gotong royong” dalam makna kebersamaan atau ideologi ? Kata ini juga terkesan mau selundupan. Baik pada Ketentuan Umum maupun Pasal.

Contoh saja pada kalimat, “kelima prinsip dasar merupakan jiwa dan penggerak perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia yang mencerminkan kepribadian bangsa lndonesia yaitu gotong royong”. Kalimat ini adanya di Pasal 3 draft RUU HIP.

Ketiga, menafikan peran Agama sebagaimana pengaturan bahwa sendi pokok Pancasila adalah “Keadilan Sosial” dan bidang-bidangnya adalah politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, hankam.

Peran Agama terlihat diminimalisasi. Ketika konten agama itu ada, ternyata posisinya disejajarkan dengan rohani dan kebudayaan (Pasal 22). Bahkan pada Misi dari Masyarakat Pancasila butir a sampai terakhir f, sama sekali tidak tersentuh aspek Ketuhanan dan Keagamaan (Pasal 11).

Keempat, ciri dari Manusia Pancasila yang dikaitkan dengan beriman bertakwa pun harus “menurut dasar” kemanusiaan yang adil dan beradab.

Konsepsi Ketuhanan yang berdasar kemanusiaan. Kekuasasn Tuhan Yang Maha Esa yang mau didegradasikan ke tingkat ukuran kemanusiaan. Ada ancaman pada otoritas hukum-hukum Tuhan (Pasal 12).

Kelima, sinkretisme dan pencampur adukan entitas. Keadilan dan kesejahteraan yang merupakan “perpaduan prinsip Ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik, dan ekonomi dalam kesatuan” (Pasal 7 ayat 1).

Ada nuansa “pemerasan” dan keinginan untuk kembali kepada cara pandang masa lalu Orde Lama, ala Soekarnoisme.

Keenam, ternyata eksplisit misi Soekarnoisme yang kemudian pernah bermetamorfosa menjadi “Nasakom” yang diawali dengan Pancasila, Trisila, dan Ekasila.

Ini sangat terang-terangan pada Pasal 7 draft RUU HIP. Bunyinya begini, “(2) Ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosio nasionalisme, sosio demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. (3) Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong royong”.

Nah, tentu disini bukan porsi untuk mengurai rincian dari pasal-pasal Draft RUU HIP yang terdiri dari X Bab dan 60 Pasal ini.

Yang menjadi Ketua Panja RUU HIP ini adalah Rieke Dyah Pitaloka (PDIP). Hanya nampaknya materi draft RUU ini berisi virus-virus politik yang pautu diduga sangat berbahaya. Apalagi untuk dijadikan pedoman dalam berbangsa dan bernegara.

Terhadap konsep RUU HIP seperti ini, rakyat dan bangsa Indonesia kelak harus menolaknya. Jangan sampai menjadi undang-undang. Sebab RUU HIP jika nanti digodok oleh DPR RI, patut untuk diduga ada “hidden agenda” terselubung di dalamnya.

Bukan mustahil, akan ada kekuatan-kekuatan penunggang gelap yang akan memanfaatkan RUU ini. Siapa saja penunggang-penunggang gelap tersebut? Siapa lagi, kalau bukan paham Komunis dan teman-temannya?

Semoga anggota DPR lebih mampu mengendus dan mewaspadai RUU HIP ini. Meski anehnya, draft RUU berasal dari penggunaan Hak Usul Inisiatif dari DPR sendiri.

Semoga saja DPR secara kelembagaan, bahkan keseluruhan menolak draft RUU yang mau menghidupkan kembali cara pandang Orde Lama, ala Soekarnoisme ini.

Bahaya berada di depan bangsa dan negara Indonesia.

Penulis adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Baca Juga
    ______________________________
    support channel youtube Mufid Jiddan dengan klik subcribe dibawah ini, syukon sobat
    ______________________________
    Info Penting:
    yuk share artikel dakwahpost.com, jika ada kesalahan atau saran membangun, japri via whatsapp ke 0895629036221. syukron atas perhatiannya

    No comments: